BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Provinsi Lampung bersama Aliansi Jurnalis Persada (AJP) dan Konsultan Hukum Lampung Barat, Fesbian Fajrin, berencana menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Barat pada 25 November 2026. Aksi tersebut akan membawa beragam tuntutan, salah satunya meminta pergantian Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Barat yang saat ini dijabat oleh Prayitno.
Rencana aksi tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan di muka umum yang diduga melibatkan Prayitno, salah seorang anggota DPRD Lampung Barat. Persoalan ini menjadi perhatian beragam elemen masyarakat karena yang bersangkutan saat ini juga menduduki jabatan sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung Barat.
Selain menyoroti dugaan perkara tersebut, massa aksi juga berencana mempertanyakan sikap dan langkah pimpinan DPRD Lampung Barat dalam menyikapi persoalan yang tengah menjadi perhatian tersebut. Mereka menilai hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan konkret dari pimpinan lembaga legislatif dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ketua LPK RI Kabupaten Lampung Barat, Wanjori, membenarkan rencana pelaksanaan aksi bersama LPK RI Provinsi Lampung dan beragam elemen lainnya. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya menyuarakan rasa ketidakadilan yang dirasakan pihaknya terhadap penanganan persoalan tersebut.
"Ya, benar. Kami akan melaksanakan aksi bersama LPK RI Provinsi Lampung sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas rasa ketidakadilan yang kami rasakan. Kami menilai pimpinan DPRD Lampung Barat belum menunjukkan langkah konkret terkait dugaan penganiayaan yang melibatkan Prayitno," ungkap Wanjori.
Ia menjelaskan, aksi tersebut bukan semata-mata bentuk protes, melainkan upaya mendorong lembaga legislatif agar lebih responsif, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyikapi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Pihaknya memiliki harapan pimpinan DPRD Lampung Barat dapat memberikan perhatian serius serta menjelaskan secara terbuka langkah-langkah yang telah maupun akan dilakukan.
Menurut Wanjori, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, pihaknya menilai aksi tersebut menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta adanya kejelasan sikap kelembagaan DPRD Lampung Barat.
Melalui aksi tersebut, LPK RI, AJP, dan Konsultan Hukum Lampung Barat memiliki harapan dugaan perkara penganiayaan yang menyeret nama anggota DPRD tersebut mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya. Mereka juga ingin memastikan tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa terdapat pembiaran terhadap persoalan hukum hanya karena pihak yang diduga terlibat merupakan pejabat publik.
"Kami ingin keadilan ditegakkan. Setiap persoalan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang semestinya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat atau anggota dewan," tegas Wanjori.
Ia menambahkan keterangan, hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya upaya nyata dari pimpinan DPRD Lampung Barat dalam menyikapi persoalan tersebut. Oleh karena itu, salah satu tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi nanti adalah meminta pergantian Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung Barat.
"Kami belum melihat adanya upaya nyata sampai saat ini. Padahal, salah satu tuntutan kami adalah meminta agar Ketua Badan Kehormatan DPRD Lampung Barat diganti," terangnya.
Sementara itu, praktisi Hukum Lampung Barat, Fesbian Fajrin, menyebutkan bahwa rencana aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal persoalan sekaligus memastikan sejauh mana proses penanganannya berjalan. Menurutnya, pihaknya telah lebih dahulu menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD Lampung Barat terkait permintaan pergantian Ketua Badan Kehormatan.
Namun, berdasarkan keterangan Fesbian, hingga saat ini belum ada tanggapan yang jelas dari pimpinan DPRD atas surat yang telah disampaikan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pihaknya bersama elemen lainnya berencana menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi di Gedung DPRD Lampung Barat.
"Kami sudah berkirim surat kepada pimpinan DPRD terkait permintaan pergantian Ketua Badan Kehormatan. Namun, sampai sekarang belum ada respons yang jelas. Karena itu, kami akan terus mengawal persoalan ini agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya," jelas Fesbian.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP), Sugeng Purnomo, menggarisbawahi bahwa jabatan Ketua Badan Kehormatan DPRD memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga etika, integritas, dan kehormatan lembaga legislatif. Menurutnya, pejabat yang menduduki posisi tersebut seharusnya mampu menjadi teladan bagi seluruh anggota dewan.
"Jabatan Ketua Badan Kehormatan seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika dan integritas moral dewan, bukan justru mencederainya. Selaku Ketua DPC AJP, kami menggarisbawahi bahwa aksi massa ini adalah bentuk alarm moral agar pimpinan DPRD tidak melakukan pembiaran. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, dan pergantian posisi tersebut adalah harga mati untuk memulihkan wibawa legislatif," tegas Sugeng.
Terkait pelaksanaan aktivitas, pihak penyelenggara memastikan aksi penyampaian pendapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026. Mereka juga menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, khususnya Polres Lampung Barat melalui Kanit Intel bagian kemasyarakatan, terkait rencana pelaksanaan aksi tersebut.
Para penyelenggara memiliki harapan aksi dapat berlangsung secara terbuka, damai, dan konstitusional, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Mereka juga memiliki harapan pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan penjelasan secara terbuka serta menunjukkan sikap kelembagaan terhadap persoalan yang saat ini menjadi perhatian publik.
LPK RI, AJP, dan Konsultan Hukum Lampung Barat menggarisbawahi akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum serta mekanisme kelembagaan yang berlaku. Mereka memiliki harapan tuntutan yang disampaikan nantinya mendapat perhatian serius dari pimpinan DPRD Lampung Barat demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. (*)
