BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Penanganan banjir di Kota Bandar Lampung masih membutuhkan perencanaan dan anggaran besar.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp201 miliar untuk pembangunan daerah dan pembenahan sistem drainase di empat daerah aliran sungai (DAS).
Keempatnya yakni Way Kuala, Way Balau, Way Kandis, dan Way Nunik.
Kebutuhan anggaran tersebut merupakan bagian dari penyusunan master plan drainase perkotaan yang saat ini progresnya telah mencapai 87 persen.
Namun, penyelesaian dokumen perencanaan saja belum cukup untuk menjawab persoalan banjir.
Pemerintah kota masih harus memastikan pembangunan daerah drainase terintegrasi, terutama dengan rencana penanganan banjir yang disusun Balai Wilayah Sungai (BWS).
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Kota Bandar Lampung Irwan Maidi Saputra menuturkan, pihaknya tengah berupaya menyelaraskan master plan drainase perkotaan dengan master plan penanganan banjir milik BWS.
Sebab, berdasarkan hasil pemaparan BWS sebelumnya, hubungan antara sistem drainase kota dan rencana penanganan banjir di tingkat wilayah sungai dinilai belum tergambar secara jelas.
"Selama dua hari ini saya sudah mengumpulkan data dan berupaya berkomunikasi dengan konsultan master plan. Besok kami akan rapat bersama konsultan BWS dan pihak BWS untuk membahas master plan penanganan banjir mereka," ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam pemaparan kedua yang dilakukan BWS, pihaknya belum melihat secara rinci bagaimana sistem drainase perkotaan akan tersambung dengan rencana penanganan banjir yang disusun lembaga tersebut.
"Karena dari hasil ekspos mereka yang kedua, belum terlihat seperti apa drainase kita akan tersambung dengan master plan banjir BWS. Saat ini mereka baru masuk pada tahap inventarisasi dan rencana detail engineering design (DED) embung di Unila," jelasnya.
Menurut dia, salah satu hal yang perlu diperjelas adalah keberadaan saluran utama atau main drain yang berfungsi mengalirkan air dari jaringan drainase perkotaan menuju sistem pembuangan akhir.
Tanpa kejelasan konektivitas tersebut, pembangunan daerah saluran di tingkat kota dikhawatirkan belum mampu menyelesaikan persoalan aliran air secara menyeluruh.
"Harapan kita, ada satu main drain utama yang menentukan arah aliran sebelum air dialirkan ke sistem berikutnya. Namun, hal itu belum tergambar dalam pemaparan mereka kemarin. Karena itu, besok kami mengundang pihak BWS dan konsultan untuk membahas persoalan ini," katanya.
Koordinasi tersebut menjadi penting agar pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah kota tidak berjalan sendiri-sendiri.
Terlebih, persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan kapasitas saluran di satu titik, tetapi juga kemampuan jaringan drainase mengalirkan air hingga ke saluran utama dan sungai.
Di sisi lain, Dinas PU telah mengidentifikasi kebutuhan penanganan pada empat sungai yang masuk dalam penyusunan master plan drainase perkotaan.
Dari hasil perencanaan sementara, Way Kuala menjadi salah satu kawasan dengan kebutuhan anggaran cukup besar, yakni mencapai Rp63 miliar.
"Untuk Way Kuala, kita membutuhkan anggaran sekitar Rp63 miliar," ungkapnya.
Selanjutnya, penanganan di Way Balau diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp106 miliar.
Sementara itu, Way Kandis membutuhkan sekitar Rp16 miliar dan Way Nunik sebesar Rp11 miliar.
"Untuk Way Balau, anggarannya sekitar Rp106 miliar. Kemudian Way Kandis sekitar Rp16 miliar dan Way Nunik sendiri sekitar Rp11 miliar. Sehingga total anggaran untuk master plan tahap pertama dengan empat sungai ini membutuhkan sekitar Rp201 miliar," paparnya.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir di Bandar Lampung tidak bisa dilakukan hanya melalui pembangunan daerah saluran drainase skala kecil.
Dinas PU juga telah mempertimbangkan pembangunan daerah infrastruktur pendukung lainnya, termasuk sistem polder untuk membantu mengendalikan genangan air.
Ia menyebut, salah satu komponen yang membutuhkan biaya besar adalah pembangunan daerah dinding perkuatan di kawasan Way Kuala.
Meski demikian, pihaknya berupaya menyusun skala prioritas agar penanganan dapat dimulai dari titik-titik yang dinilai paling membutuhkan perbaikan.
"Karena kita sudah merambah sampai ke polder. Yang paling mahal itu pembangunan daerah dinding perkuatan di Way Kuala. Namun, kami mencoba memprioritaskan lokasi-lokasi yang menjadi hambatan terbesar, terutama pada sistem drainase sekunder," jelasnya.
Selain kebutuhan anggaran untuk empat sungai tersebut, Dinas PU juga mengidentifikasi beragam pekerjaan prioritas pada jaringan drainase sekunder.
Pekerjaan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar.
"Kalau berdasarkan urutan dalam master plan, untuk prioritas drainase sekunder itu sekitar Rp20 miliar. Itu berdasarkan data yang dihasilkan dari master plan dan titik-titik yang menjadi prioritas penanganan," tambahnya. (dil)
