BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang dipatok Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung sebesar Rp1,43 miliar pada 2027 mendapat perhatian anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung.
Pasalnya, realisasi pendapatan sektor tersebut dinilai masih rendah, sementara potensi parkir terus berkembang seiring bertambahnya hotel, rumah makan, kafe, hingga pusat aktivitas ekonomi di Kota Tapis Berseri.
Dalam pembahasan bersama Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Kepala Dishub Socrat Pringgodanu menyampaikan target PAD sektor parkir pada 2027 sebesar Rp1.436.400.000.
Angka tersebut meningkat dibandingkan target 2026 yang hanya dipatok sekitar Rp600 juta.
Namun, kenaikan target tersebut dinilai perlu disertai perhitungan dan strategi yang jelas.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Rizaldi Adrian mempertanyakan capaian pendapatan parkir yang hingga Agustus disebut baru mencapai 17 persen.
"Yang sekarang ini berapa? Sama. Kalau saya kemarin itu baru dapat 17 persen, 17 persen ya. Untuk hingga Agustus kemarin 17 persen. Berarti Rp200 jutaan, Pak, ya. Saya agak bukan agak, saya pesimis ini," ujar Rizaldi.
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi Dishub, terutama dalam menentukan target pendapatan dan menggali potensi parkir yang belum tergarap secara maksimal.
Ia menilai, pertumbuhan infrastruktur dan pengembangan di Bandar Lampung seharusnya turut membuka peluang peningkatan penerimaan daerah dari sektor tersebut.
Rizaldi mendorong agar Dishub melakukan kajian menyeluruh terhadap potensi parkir di seluruh wilayah Bandar Lampung, termasuk parkir tepi jalan umum.
Sebab, bertambahnya aktivitas usaha dan pusat keramaian semestinya dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.
"Jadi maksud kami ini, biar kita kaji ini, Pak, seluruh Bandar Lampung. Jadi ini salah satu potensi untuk mendapatkan parkir yang di tepi jalan ya," katanya.
Ia juga mempertanyakan target penerimaan yang dinilai belum mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun, padahal perkembangan usaha di Bandar Lampung terus berjalan.
"Kalau pajak, saya yakin masuk mungkin lebih. Karena mereka mematoknya pajak ini, seandainya Rp10 miliar itu menangnya ya, mereka dapat lebih. Karena dari tahun ke tahun pajak parkir itu enggak berubah," ungkapnya.
Menurut Rizaldi, bertambahnya hotel, rumah makan, dan kafe seharusnya menjadi pertimbangan dalam memperbarui perhitungan potensi pendapatan daerah.
Ia meminta agar perkembangan tersebut tidak luput dari pendataan dan evaluasi pemerintah.
"Setiap hari ya, setiap minggu tempat pendapatan baru itu bertambah. Bertambah, tapi yang ditetapkan ya sedikit itu saja tiap ini kan. Seharusnya dengan infrastruktur dan pengembangan ini, berdirinya tempat hotel, rumah makan, kafe, itu kan berkaitan dengan pendapatan," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Socrat menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan parkir tepi jalan umum tidak bisa hanya dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang ada.
Menurutnya, ketersediaan satuan ruang parkir (SRP) di beberapa wilayah menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan penerimaan.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Pasar Tengah yang mengalami perubahan aktivitas dan penutupan pasar.
Kondisi tersebut turut memengaruhi ketersediaan lokasi parkir yang dapat dimanfaatkan.
"Karena memang wilayahnya habis sekitar 80 persen, Pak. Kemudian kita juga penutupan Pasar Tengah. Sehingga semuanya kalau dihitung SRP ini dengan SRP yang ada, maka kita per harinya diperlukan ini paling tidak kalau untuk motor kita ambil 70 persennya saja, maka motor ini perlu 3.856 motor yang parkir di wilayah kita," jelas Socrat.
Ia menyebut kebutuhan ruang parkir tersebut menjadi persoalan apabila dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia.
Bahkan, menurut perhitungannya, kebutuhan ruang parkir untuk menampung kendaraan roda dua di kawasan tersebut cukup besar.
"Di wilayah Pasar Tengah saja. Itu tidak memungkinkan, sementara motor di Bandar Lampung ini cuma ada 7.800 menurut perkiraan Samsat. Jadi kalau setiap pagi mungkin bisa masuk, kita harus minta parkir dulu," katanya.
Socrat menuturkan lebih lanjut, apabila kebutuhan ruang parkir tersebut dihitung berdasarkan panjang jalan, dibutuhkan ruang yang cukup besar untuk menampung kendaraan.
"Sementara SRP-nya ini enggak memungkinkan. Bahkan diperlukan kalau kita luruskan jalan itu perlu lima kilometer kalau kita luruskan bermotor lurus gitu. Jadi enggak mungkin tercapai," ujarnya.
Karena itu, Socrat menyebut target PAD sektor parkir pada 2026 ditetapkan sekitar Rp600 juta dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Sementara untuk 2027, Dishub mengusulkan target lebih dari dua kali lipat dibandingkan target tahun sebelumnya.
"Karena memang Perhubungan di 2026 itu hanya menargetkan hanya sekitar Rp600 juta, tetapi angka ini datang dengan kondisi yang ada ya seperti ini," tandasnya. (dil)
