BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

membantah tudingan melakukan aktivitas penambangan pasir laut berkedok pendalaman alur pelayaran di perairan Muara Way Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Bantahan tersebut disampaikan perusahaan melalui surat klarifikasi sekaligus hak jawab atas pemberitaan Kupastuntas.co berjudul "Nelayan Kuala Teladas Turun ke Laut, Desak Tambang Pasir Berkedok Pendalaman Alur Dihentikan", yang diterbitkan pada Rabu (11/11/2026).

Hak jawab perusahaan diterima Redaksi Kupas Tuntas pada Rabu (11/11/2026), pukul 17.45 WIB, disertai beberapa dokumen perizinan, peta wilayah aktivitas, serta dokumentasi aktivitas perusahaan.

Dalam klarifikasi tertulis yang ditandatangani Direktur PT Sienar Tri Tunggal Perkasa, Sulianto, perusahaan menekankan bahwa aktivitas yang diselenggarakan bukan penambangan pasir laut sebagaimana ditudingkan sebagian masyarakat, melainkan pekerjaan pendalaman alur pelayaran yang telah memiliki dasar perizinan dari pemerintah.

"Perusahaan tidak melakukan penambangan pasir seperti yang dituduhkan oleh beberapa warga. Perusahaan memang melakukan aktivitas pendalaman alur untuk pelayaran sesuai dokumen yang dimiliki perusahaan," demikian penjelasan perusahaan dalam surat klarifikasinya.

Menurut perusahaan, aktivitas tersebut bertujuan memperlancar akses pelayaran di Muara Sungai Tulang Bawang, sekaligus mendukung aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat di sepanjang aliran sungai.

Perusahaan Klaim Kantongi beberapa Dokumen Perizinan

Dalam hak jawabnya, PT Sienar Tri Tunggal Perkasa menyampaikan bahwa aktivitas pendalaman alur pelayaran diselenggarakan berdasarkan beberapa dokumen yang diterbitkan pemerintah.

Perusahaan menyebut memiliki kesepakatan kerja sama dengan Pemprov Lampung terkait penyediaan alur pelayaran di Muara Sungai Tulang Bawang hingga enam mil ke arah laut.

Selain itu, perusahaan melampirkan dokumen perjanjian kerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, persetujuan pelaksanaan aktivitas pengerukan, dokumen lingkungan, serta Persetujuan Kesesuaian aktivitas Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Salah satu dokumen yang disampaikan adalah PKKPRL Nomor 23042410511800002, yang diterbitkan pada 23 April 2024.

Dalam dokumen tersebut, aktivitas usaha perusahaan tercatat sebagai pengerukan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 42914.

Dokumen PKKPRL mencantumkan lokasi aktivitas di perairan Laut Jawa, wilayah Provinsi Lampung, dengan luas 26,59 hektare dan kedalaman yang tercantum tujuh meter.

Perusahaan juga menyampaikan bahwa pekerjaan pendalaman alur pelayaran memiliki panjang sekitar 8.886 meter dengan lebar kurang lebih 300 meter.

Menurut perusahaan, seluruh aktivitas diselenggarakan berdasarkan batas wilayah kerja yang telah ditentukan pemerintah.

Akui Pernah Dihentikan KKP pada 2023

PT Sienar Tri Tunggal Perkasa juga memberikan penjelasan mengenai penghentian aktivitas pengerukan yang pernah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Perusahaan mengakui bahwa pada 2023 aktivitas pengerukan sempat dihentikan setelah adanya pengaduan masyarakat. Saat itu, perusahaan belum memiliki dokumen PKKPRL yang dipersyaratkan.

Namun, perusahaan mengungkapkan telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengurus dokumen perizinan.

"Setelah KKP Pusat menghentikan aktivitas ini, perusahaan segera mengurus dokumen PKKPRL untuk memenuhi persyaratan aktivitas ini. Pada tahun 2024 perusahaan telah memiliki dokumen PKKPRL dari Kementerian Kelautan," jelas perusahaan.

Perusahaan menekankan dokumen tersebut telah diterbitkan pemerintah dan diklaim masih berlaku sesuai ketentuan.

Meski demikian, dalam dokumen PKKPRL yang dilampirkan terdapat ketentuan mengenai masa berlaku persetujuan, yakni sampai berakhirnya perizinan berusaha atau selama dua tahun sejak diterbitkan apabila perizinan berusaha belum diterbitkan.

Karena itu, status dan ruang lingkup perizinan yang menjadi dasar aktivitas perusahaan pada November 2026 masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada instansi berwenang.

Bantah Ganggu Aktivitas Nelayan

Menanggapi keluhan nelayan Kuala Teladas mengenai potensi kerusakan ekosistem laut dan terganggunya wilayah penangkapan ikan, perusahaan mengungkapkan aktivitas pengerukan tidak menghalangi aktivitas nelayan.

Perusahaan mengklaim tidak pernah melarang masyarakat menangkap ikan maupun rajungan di sekitar wilayah aktivitas.

Menurut perusahaan, batas wilayah pengerukan telah ditetapkan melalui dokumen perizinan sehingga aktivitas kapal dan alat berat tidak dapat dilakukan secara bebas di luar area yang ditentukan.

Perusahaan juga mengungkapkan belum pernah menerima dokumen resmi dari pemerintah maupun lembaga penelitian yang menetapkan seluruh wilayah aktivitas sebagai daerah penangkapan ikan.

"Perusahaan tidak pernah melarang atau menghalau nelayan menangkap ikan atau rajungan di area kerjanya, selagi itu tidak mengganggu aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatannya," tulis perusahaan.

Terkait dugaan pergeseran lokasi pengerukan, perusahaan menjelaskan bahwa kondisi arus yang kuat di Muara Sungai Tulang Bawang dapat menyebabkan pergeseran posisi saat pekerjaan berlangsung.

Namun, perusahaan membantah bahwa pergeseran tersebut dilakukan secara sengaja untuk memperluas area pengerukan.

Klaim perusahaan mengenai dampak terhadap wilayah tangkap nelayan tersebut masih perlu diuji melalui keterangan masyarakat, instansi kelautan, dan hasil pengawasan lingkungan.

Material Hasil Pengerukan Diakui Dijual untuk Membiayai aktivitas

Salah satu poin penting dalam klarifikasi perusahaan berkaitan dengan pemanfaatan material hasil pengerukan.

PT Sienar Tri Tunggal Perkasa mengakui bahwa material hasil pendalaman alur yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijual untuk membiayai aktivitas pengerukan.

Perusahaan beralasan pekerjaan pendalaman alur tersebut tidak memperoleh pembiayaan dari pemerintah.

Menurut perusahaan, material yang dikeruk dari dasar Muara Sungai Tulang Bawang tidak seluruhnya berupa pasir.

Material tersebut antara lain terdiri atas lumpur, lempung, kulit kerang, pasir besi, pasir silika, kayu, tanah liat, serta material lainnya.

"Karena pekerjaan ini tidak ada pembiayaan sama sekali dari pemerintah, maka jika ada limbah material ekonomis yang bisa dijual, maka dijual oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas ini," demikian penjelasan perusahaan.

Perusahaan juga mengklaim tetap memenuhi kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah atas material hasil pengerukan yang mempunyai nilai ekonomis.

Namun, legalitas pemanfaatan dan penjualan material hasil pengerukan merupakan persoalan yang perlu dipastikan berdasarkan ketentuan perizinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Tahun 2020 Juga Mencantumkan aktivitas Penambangan Batuan Pasir

Dalam beberapa dokumen yang dilampirkan, terdapat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor 660/10.019/A0000610/V.16/2020.

Dokumen tersebut memuat izin lingkungan rencana usaha dan/atau aktivitas penambangan batuan pasir di Sungai Way Tulang Bawang, Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan, serta penyediaan alur pelayaran di Muara Sungai Way Tulang Bawang hingga enam mil ke arah laut.

Dalam dokumen yang diterbitkan pada November 2020 itu tercantum dua jenis aktivitas dengan luasan berbeda.

Untuk aktivitas penambangan batuan pasir, luas yang tercantum mencapai 390,31 hektare. Sementara penyediaan alur pelayaran memiliki luas 265,53 hektare.

Adapun dokumen PKKPRL yang diterbitkan pada 2024 mencantumkan aktivitas pengerukan dengan luas 26,59 hektare.

Perbedaan jenis aktivitas dan luasan yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut dari instansi penerbit izin.

Terlebih, izin lingkungan tidak serta-merta dapat disamakan dengan izin usaha pertambangan maupun izin untuk memperjualbelikan material hasil pengerukan.

Karena itu, perlu dipastikan apakah seluruh aktivitas perusahaan saat ini, termasuk pemanfaatan material yang memiliki nilai ekonomis, telah sesuai dengan ruang lingkup perizinan yang berlaku.

Perusahaan Klaim Libatkan Warga Empat Kampung

PT Sienar Tri Tunggal Perkasa juga membantah anggapan bahwa aktivitas pengerukan berlangsung tanpa melibatkan masyarakat sekitar.

Perusahaan mengungkapkan telah melibatkan warga dari empat kampung, yakni Kampung Teladas, Way Dente, Kuala Teladas, dan Mahabang.

Keterlibatan tersebut, menurut perusahaan, dilakukan melalui penyediaan transportasi menggunakan perahu milik warga, perekrutan tenaga kerja harian, hingga pengawasan aktivitas pemuatan material ke dalam tongkang.

Perusahaan menyebut perwakilan dari empat kampung secara bergantian mengirimkan dua hingga tiga orang untuk mengawasi aktivitas pemuatan dan penghitungan material hasil pengerukan.

Penghitungan tersebut diklaim menjadi salah satu dasar penentuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bagi masing-masing kampung.

Perusahaan mengungkapkan dana CSR tersebut dibayarkan melalui rekening masing-masing kampung.

Selain itu, perusahaan mengklaim masyarakat yang bekerja sebagai karyawan maupun pengawas mengetahui jenis material yang dikeruk dan diangkut menggunakan tongkang.

Meski demikian, keterangan perusahaan mengenai keterlibatan masyarakat dan penyaluran dana CSR tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat setempat.

Sebut Dinas Perhubungan Lampung sebagai Pemilik Proyek

Dalam bagian lain klarifikasinya, perusahaan menekankan bahwa PT Sienar Tri Tunggal Perkasa bertindak sebagai pelaksana aktivitas pendalaman alur pelayaran di Muara Sungai Tulang Bawang.

Perusahaan menyebut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai pihak yang mempunyai proyek penyediaan alur pelayaran tersebut.

Perusahaan juga mengungkapkan selama ini telah beberapa kali memberikan penjelasan kepada instansi terkait, termasuk KKP, Dinas Lingkungan Hidup, dan kepolisian, menyusul pengaduan masyarakat.

"Perusahaan selalu terbuka dan menerima kedatangan para instansi terkait yang menanyakan tentang aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan," tulis pihak perusahaan.

Perusahaan mempersilakan masyarakat meminta penjelasan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung apabila masih terdapat pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut perusahaan, pendalaman alur pelayaran diharapkan dapat memperlancar lalu lintas kapal dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sepanjang Sungai Tulang Bawang.

Perusahaan mencontohkan aktivitas usaha perikanan dan industri udang yang dinilai akan memperoleh manfaat apabila akses pelayaran dapat dilalui kapal dengan lebih lancar.

Sebelumnya, Kupastuntas.co memberitakan aksi protes masyarakat nelayan Kuala Teladas di perairan Muara Way Tulang Bawang pada Selasa (10/11/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pengerukan yang diduga merupakan penambangan pasir laut berkedok pendalaman alur pelayaran.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, menyampaikan bahwa aktivitas tersebut telah mendapat penolakan sebagian nelayan sejak 2021.

Menurut Nasir, aktivitas pengerukan berpotensi mengganggu wilayah penangkapan ikan, merusak habitat rajungan, serta mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.

Nelayan juga mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pengerukan yang kembali berlangsung pada 2026.

Selain persoalan lingkungan, masyarakat menyoroti Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait pengujian materiil Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam aksinya, masyarakat meminta pemerintah memeriksa kembali kelengkapan perizinan, memastikan aktivitas tidak merusak ekosistem laut, serta melibatkan nelayan dalam setiap kebijakan yang berdampak terhadap wilayah tangkap mereka.