BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda PT Lampung Jasa Utama (LJU), Noverisman Subing mengaku tidak pernah mendapat penjelasan dari pihak Pemprov Lampung terkait dana participating interest (PI) 10 persen minyak bumi dan gas (Migas).
Pernyataan itu disampaikan Noverisman Subing saat menjadi saksi persidangan dugaan korupsi dana PI 10 persen migas Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES), di Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Rabu (4/11/2026).
"Gak dijelaskan. Memang ada PI, tapi yang kami bicarakan waktu itu yang penting dana bagi hasil ini masuk PAD," kata Noverisman.
Noverisman mengungkapkan setelah penunjukan pansus, pihaknya mulai lakukan pembahasan dengan meminta pendapat dari tenaga ahli dan sebagainya.
"Itu kalau nggak salah kami kerja sekitar 3 mingguan," ungkapnya.
Saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum Zahri Kurniawan apakah ada uji kelayakan terhadap aspek hukum, keuangan, serta teknis terhadap PT LJU, Noverisman mengaku tidak ada.
"Hanya telaah terkait PT LJU memiliki kewenangan untuk mendirikan anak usaha. Karena kami pansus kan sudah berpikir nah ini di pemerintahannya kan sudah ada biro hukumnya, sudah ada biro ekonominya, jadi kami pikir ini kan sudah lengkap. Kita nggak tahu kalau ada surat uji kelayakan itu," jelas dia.
Noverisman juga membantah dirinya menerima uang Rp700 juta untuk pengesahan revisi perda PT LEB, serta memastikan tidak pernah bertemu dengan Heri Wardoyo atau Budi Kurniawan pada saat sebelum pengesahan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2009 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembentukan BUMD PT LJU. (*)
