BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Keterbukaan informasi publik di Provinsi Lampung diklaim mengalami transformasi, dari sekadar penyampaian informasi menjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Pola tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, melaporkan persoalan, sekaligus memantau tindak lanjut pemerintah.
Transformasi itu dipaparkan Wakil Orang nomor satu di Lampung Jihan Nurlela saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat RI.
acara tersebut berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Di hadapan tim panelis, Jihan menjelaskan bahwa salah satu instrumen Pemprov Lampung untuk mendorong perubahan tersebut adalah portal digital terpadu Lampung In.
Melalui platform ini, masyarakat tidak hanya dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintahan, tetapi juga menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.
"Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus juga menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi pengaduan," ujar Jihan.
"Melalui Lampung In, kami mendorong perubahan yang cukup mendasar dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduannya," sambung Jihan.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Hal tersebut juga sejalan dengan visi infrastruktur dan pengembangan daerah dan arah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029.
Untuk memastikan keterbukaan informasi tidak bergantung pada kepemimpinan atau pejabat yang sedang menjabat, Pemprov Lampung memperkuat landasan regulasi.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
"Perda ini kami sahkan di tahun 2024 yang harapannya ini menjadi suatu prinsip, menjadi suatu SOP keterbukaan informasi," ujarnya.
"Siapa pun pemerintahnya, siapa pun OPD-nya, siapa pun yang ada di dalam birokrasi tersebut, maka melalui Perda ini menjadi suatu standar keterbukaan informasi yang pasti tentunya," tegasnya.
Dari sisi pelayanan, Lampung In dikembangkan sebagai layanan terpadu atau one stop service yang mengintegrasikan beberapa kebutuhan masyarakat.
Layanan tersebut mencakup pajak dan retribusi, sosial, kesehatan, BAZNAS, informasi pasar, hingga peringatan dini kebencanaan.
Selain menyediakan akses informasi, platform tersebut juga dilengkapi mekanisme pengawasan terhadap pengaduan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah laporan kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi perhatian publik.
Jihan mencontohkan, setiap pengaduan mengenai kerusakan jalan akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
Proses tindak lanjutnya juga dapat dipantau melalui dashboard Lampung In.
Sistem akan memberikan tanda peringatan atau warning apabila laporan belum ditindaklanjuti maupun belum disertai bukti penyelesaian.
"Ketika ada masyarakat melakukan pengaduan jalan, kami meminta disposisi dari satu OPD yang berwenang yaitu BMBK untuk menindaklanjuti," ungkapnya.
"Di kanal Lampung In ini, di dashboard-nya itu tetap akan ada tanda warning untuk dapat diselesaikan kalau belum ada tindak lanjut beserta bukti tindak lanjutnya. Sehingga ini menjadi kewajiban dari OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya," jelasnya.
Ia juga mencontohkan penanganan kerusakan jalan di Sidomulyo, Lampung Selatan.
Meski demikian, Jihan mengingatkan bahwa transformasi digital birokrasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan banyak aplikasi.
Kesiapan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan integritas pelayanan tetap menjadi faktor penting agar inovasi tersebut benar-benar memberikan manfaat.
Karena itu, Pemprov Lampung mengedepankan empat pilar dalam penguatan pelayanan publik.
Keempat pilar tersebut meliputi integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui dukungan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung.
Upaya lainnya mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta KI Award bagi badan publik, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga peningkatan kapasitas pengelola media sosial perangkat daerah.
Di bidang penyelesaian sengketa, Pemprov Lampung turut memfasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik sepanjang 2026.
Menutup paparannya, Jihan menekankan bahwa ukuran keberhasilan keterbukaan informasi bukan semata-mata terletak pada banyaknya informasi yang dipublikasikan pemerintah.
Informasi harus mudah diakses, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta diikuti respons konkret dari pemerintah.
"Keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang jumlah informasi yang dipublikasikan," tegasnya.
"Yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, kemudian mampu mendorong partisipasi, dan juga diikuti oleh respons pemerintah yang nyata, konkret. Itulah arah transformasi ke depan yang kami inginkan," pungkasnya. (*)
