BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mulai mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada 2026.
Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi rencana penerapan IKD sebagai salah satu persyaratan pendaftaran bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlinsos Kementerian Sosial pada 2027.
Kepala Disdukcapil Lampung Timur, Indra, menjelaskan bahwa IKD merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai dokumen melalui telepon seluler.
Mulai dari KTP elektronik, Kartu Keluarga hingga akta kelahiran dapat tersimpan dalam satu aplikasi.
"Identitas Kependudukan Digital adalah proses perubahan dari dokumen yang sifatnya manual ke dokumen digital, di mana semua dokumen kependudukan tersimpan dalam satu genggaman," ujar Indra, dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, masyarakat yang hendak mengakses pendaftaran bansos melalui sistem Perlinsos Digital pada 2027 perlu mempersiapkan beberapa persyaratan, antara lain NIK yang valid, IKD aktif, nomor telepon aktif, serta nomor pelanggan listrik.
Untuk mempercepat proses tersebut, Disdukcapil menempatkan operator di seluruh kecamatan dan melibatkan aparatur desa, ASN, serta unsur TNI-Polri dalam sosialisasi.
"Warga juga tidak harus datang ke kantor Disdukcapil karena aktivasi dapat dilakukan melalui pelayanan langsung di desa maupun kecamatan," lanjutnya.
Tak hanya mendorong digitalisasi, Disdukcapil Lampung Timur juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen kependudukan, seperti orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Melalui pelayanan jemput bola, petugas mendatangi rumah warga berdasarkan pendataan pemerintah desa untuk melakukan perekaman dan melengkapi administrasi kependudukan.
"Keistimewaan kami sekarang itu, kami bisa langsung ke masyarakat. Jadi warga tidak harus repot-repot datang ke kantor," kata Indra.
Ia menggarisbawahi, kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting agar kelompok rentan tidak kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan publik, termasuk bantuan sosial dan program berobat gratis yang diselenggarakan Pemkab Lampung Timur.
Pendataan juga dilakukan secara lebih terperinci untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Meski demikian, Indra mengakui tidak seluruh proses perekaman dapat langsung diselesaikan karena harus menyesuaikan kondisi kesehatan masing-masing warga.
Disdukcapil Lampung Timur menyerukan masyarakat segera mengaktifkan IKD melalui kantor kecamatan terdekat atau memanfaatkan pelayanan petugas yang datang ke desa.
Meski penggunaan identitas digital terus diperluas, KTP elektronik dalam bentuk fisik tetap berlaku dan tidak otomatis digantikan oleh IKD.
Pemerintah daerah menginginkan percepatan layanan digital dan pendataan kelompok rentan dapat memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan mobilitas, memperoleh hak administrasi kependudukan serta akses pelayanan pemerintah secara setara.
