BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Perombakan struktur birokrasi kembali mewarnai pemerintahan Kota Metro. Sebanyak delapan pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II mengalami pergeseran jabatan di lingkungan Pemerintah Kota setempat.
Mutasi tersebut menyentuh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, mulai dari bidang pemerintahan, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, penegakan peraturan daerah, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan daftar pejabat yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Metro, terdapat delapan nama yang menempati posisi baru. Pergeseran ini sekaligus mengubah komposisi beberapa pimpinan OPD yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pelantikan delapan Pejabat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Drs. Ahmad Hariyanto. saat menyampaikan sambutan, Sekda menyampaikan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar perpindahan posisi dalam struktur pemerintahan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun semangat baru, memperkuat tanggung jawab, serta memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, pejabat yang mendapatkan kepercayaan baru diharapkan mampu menunjukkan kinerja nyata dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Harapannya, rotasi ini tidak hanya menghasilkan perubahan dalam jabatan dan struktur organisasi, tetapi juga peningkatan kualitas pekerjaan, percepatan pelaksanaan program, serta hasil kerja yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat," demikian pesan Ahmad Hariyanto saat menyampaikan sambutan, Senin (9/11/2026).
Delapan Pejabat yang berganti ialah Ir. Bangkit Haryo Utomo yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kini dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Metro.
Posisi yang ditinggalkannya di Kesbangpol kemudian diisi Helmy Zain yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pertukaran posisi keduanya menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur birokrasi Pemkot Metro.
Sementara itu, Ardah yang sebelumnya memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kini dipercaya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Jabatan yang ditinggalkan Ardah selanjutnya diisi Jose Sarmento Piedade yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Metro.
Pergeseran juga terjadi pada Komarudin yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan daerah, kini ia mendapat amanah sebagai Kepala Satpol PP Kota Metro.
Lalu Dr. Eko Hendro Saputra yang sebelumnya menjabat Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani pada Dinas Kesehatan Kota Metro, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan daerah.
Di sektor perencanaan dan transportasi, Ir. Yeri Ehwan yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan pembangunan daerah, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), kini bergeser menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro. Posisi Kepala Bapperida selanjutnya dipercayakan kepada Wahyu Arswendo Umbara yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.
Rangkaian pergeseran tersebut memperlihatkan adanya rotasi lintas sektor di tubuh birokrasi Pemkot Metro. beberapa pejabat berpindah dari satu bidang ke bidang lain yang memiliki karakteristik tugas dan tantangan berbeda.
Namun, rotasi jabatan tidak semestinya berhenti pada perubahan posisi dan susunan organisasi. Publik tentu menunggu pembuktian bahwa pergeseran tersebut benar-benar membawa dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas program pemerintah, serta percepatan penyelesaian berbagai persoalan perkotaan.
Terlebih, beberapa OPD yang mengalami pergantian pimpinan berhadapan langsung dengan persoalan mendasar masyarakat. Mulai dari ketahanan pangan dan produktivitas pertanian, penguatan sektor perdagangan, penegakan peraturan daerah, hingga transportasi dan perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, tantangan bagi delapan pejabat yang mendapat amanah baru bukan sekadar beradaptasi dengan lingkungan kerja, melainkan menunjukkan kemampuan menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
