BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Sumatera Bagian Selatan di Grand Mercure Bandar Lampung, Senin (18/5/2026).
acara tersebut membahas obligasi dan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan infrastruktur dan pengembangan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menyebutkan, sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mendorong pemanfaatan obligasi dan sukuk daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur dan pengembangan.
“Upaya mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah sedang menjadi perhatian serius sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan pengembangan daerah,” ujarnya.
Menurut Arifin, inisiatif tersebut telah diperjuangkan cukup lama dan diharapkan menjadi langkah awal yang konkret bagi wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Ia menginginkan wilayah Sumbagsel dapat menjadi pelopor sekaligus role model penerbitan obligasi dan sukuk daerah di Indonesia di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini.
Arifin juga menyoroti besarnya potensi ekonomi Lampung, termasuk Pelabuhan Panjang yang masih memiliki ruang pengembangan serta peran Lampung sebagai salah satu penopang ekspor kopi nasional.
Nilai transaksi ekspor-impor melalui Pelabuhan Panjang disebut mencapai triliunan rupiah dan dinilai dapat menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan daerah berbasis obligasi dan sukuk.
Menurutnya, instrumen tersebut dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam infrastruktur dan pengembangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung.
“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” katanya.
Ia menambahkan keterangan seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan tersebut secara bersama-sama.
Arifin juga mencontohkan praktik di beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura yang berhasil membangun daerah melalui obligasi daerah dengan partisipasi masyarakat.
“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Orang nomor satu di Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai obligasi dan sukuk daerah menjadi salah satu solusi strategis untuk memperkuat struktur pembiayaan infrastruktur dan pengembangan daerah.
Menurutnya, daerah perlu lebih berani menghadirkan skema pembiayaan baru agar mampu mempercepat infrastruktur dan pengembangan dan meningkatkan kemandirian fiskal.
“Ketika kita berbicara tentang masa depan infrastruktur dan pengembangan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga menggarisbawahi pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah agar nilai tambah ekonomi tidak terus mengalir ke luar daerah.
Ia menginginkan sosialisasi tersebut menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
