BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
seksual yang melibatkan seorang dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) kini memasuki proses hukum pidana.
Seorang korban berinisial SA resmi melaporkan dugaan tindakan tidak senonoh yang dialaminya ke Polda Lampung setelah sebelumnya menempuh mekanisme pengaduan internal kampus.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG. Dalam memperjuangkan haknya, korban memberikan kuasa hukum kepada YLBHI-LBH Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2026.
Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, S.H., memastikan bahwa langkah hukum tersebut ditempuh untuk memperoleh keadilan sekaligus memastikan dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak berakhir tanpa pertanggungjawaban.
Menurut Prabowo, institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu, bukan justru ruang yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa.
"Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan dan hak atas rasa aman. Kampus harus menjadi ruang yang melindungi mahasiswa, bukan tempat yang membiarkan kekerasan terjadi," tegas Prabowo dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Korban Laporkan Dugaan Pelecehan oleh Dosen
Prabowo menjelaskan, berdasarkan keterangan korban, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 5 Mei saat SA mendatangi seorang dosen berinisial RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah mengikuti seminar hasil.
Ketika berada di ruang dosen tersebut, korban diduga mendapat perlakuan yang membuatnya tidak nyaman. Terlapor disebut mengelus pipi korban, mengajukan pertanyaan pribadi mengenai hubungan asmara, hingga melakukan kontak fisik yang tidak dikehendaki.
Bahkan, saat korban hendak meninggalkan ruangan, RF diduga memeluk dan mengecup kening korban sebanyak dua kali meskipun korban telah menunjukkan penolakan dengan berusaha mendorong terlapor.
Menurut pihak LBH, pengalaman tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis korban yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Karena itu, setiap tahapan penanganan perkara diminta mengutamakan keselamatan, kerahasiaan identitas, dan pemulihan korban.
LBH Desak Polda Lampung Percepat Penanganan
Setelah laporan polisi diterima, YLBHI-LBH Bandar Lampung meminta penyidik Polda Lampung segera menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan transparan.
Prabowo menekankan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual harus memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan kondisi psikologis korban maupun hak-hak pihak yang terlibat.
LBH juga meminta aparat kepolisian memastikan korban terbebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, ataupun upaya yang dapat menghambat proses hukum.
Selain mendesak Polda Lampung, pihaknya meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komnas Perempuan ikut memberikan perhatian terhadap keamanan dan pemulihan korban selama proses hukum berlangsung.
Rektor Unila Diminta Segera Putuskan Sanksi
Di sisi lain, YLBHI-LBH Bandar Lampung turut menyoroti penanganan laporan korban melalui mekanisme internal Universitas Lampung yang dinilai berlangsung lambat.
Padahal, berdasarkan informasi yang diterima pihak LBH, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila telah menemukan unsur kekerasan seksual dalam pemeriksaan terhadap laporan tersebut.
Prabowo memastikan, hasil pemeriksaan Satgas harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan universitas sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia merujuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme penanganan kekerasan di perguruan tinggi, termasuk batas waktu penerbitan keputusan pimpinan kampus setelah menerima rekomendasi Satgas.
Dalam Pasal 71 ayat (1), pimpinan perguruan tinggi diwajibkan menerbitkan keputusan paling lama lima hari setelah menerima rekomendasi tersebut.
Karena itu, LBH mendesak Rektor Unila tidak membiarkan perkara berlarut-larut tanpa keputusan yang jelas. Apabila dugaan kekerasan dinyatakan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, universitas diminta menjatuhkan sanksi administratif secara tegas dan proporsional.
Prabowo juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di Unila, mulai dari efektivitas Satgas PPKPT, perlindungan saksi dan korban, hingga pendampingan psikologis mahasiswa.
Menurutnya, keberadaan Satgas tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan harus benar-benar memberikan perlindungan bagi seluruh warga kampus.
LBH juga menekankan agar penanganan perkara tidak mengorbankan keberlanjutan pendidikan korban ataupun menjadikan reputasi institusi sebagai alasan untuk mengesampingkan hak korban.
YLBHI-LBH Bandar Lampung memastikan akan terus mendampingi SA selama proses hukum berlangsung, baik di kepolisian maupun dalam mengawal tindak lanjut pemeriksaan internal universitas.
Pihaknya sekaligus membuka layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual lainnya yang membutuhkan bantuan hukum dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan identitas.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat informasi mengenai keputusan sanksi final dari pimpinan Unila terhadap dosen terlapor maupun perkembangan penyelidikan lebih lanjut di Polda Lampung.
