BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir rob di enam wilayah pesisir.
Selain memastikan kesiapan personel dan peralatan penanganan darurat, BPBD diminta mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini agar menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Permintaan tersebut menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi banjir rob pada 10–13 November 2026 di enam kawasan pesisir Lampung, yakni Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Pesisir Barat.
Fatikhatul menekankan, informasi peringatan dini harus disampaikan secara cepat, merata, dan mudah dipahami masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan tersedianya nomor posko pengaduan serta layanan darurat yang dapat diakses warga selama periode peringatan berlangsung.
”Warga perlu mengetahui wilayah mana yang harus diwaspadai, kapan risiko pasang air laut meningkat, serta ke mana harus menghubungi petugas jika air mulai memasuki permukiman. Informasi ini jangan hanya berhenti di tingkat pemerintah daerah, tetapi harus sampai kepada masyarakat, termasuk melalui aparat desa, kelurahan, RT, dan kanal komunikasi yang biasa digunakan warga,” ujar Fatikhatul, Rabu (11/11/2026).
Politisi yang akrab disapa Khoir tersebut menilai, peringatan dini tidak boleh hanya menjadi informasi administratif. Pemerintah harus menindaklanjutinya dengan langkah kesiapsiagaan konkret agar masyarakat memiliki waktu dan panduan yang cukup untuk mengantisipasi potensi dampak banjir rob.
Ia juga meminta BPBD memeriksa kesiapan personel, peralatan evakuasi, serta akses menuju fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas yang berada di kawasan rawan genangan.
Menurutnya, pendataan kelompok rentan juga harus menjadi prioritas dalam upaya mitigasi. Kelompok tersebut meliputi lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak-anak, serta warga yang membutuhkan bantuan khusus ketika terjadi keadaan darurat.
”Kami meminta BPBD provinsi mengoordinasikan dan menghimpun laporan harian dari enam daerah tersebut selama masa peringatan berlaku. Jika terjadi genangan, perlu dilaporkan secara jelas lokasi terdampak, ketinggian air jika memungkinkan, kondisi akses jalan, serta langkah penanganan yang telah dilakukan,” katanya.
Fatikhatul melanjutkan, laporan kondisi lapangan diperlukan untuk memastikan respons pemerintah berjalan cepat sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan penanganan jangka panjang.
Ia mengharapkan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika banjir rob terjadi, tetapi juga mulai mengidentifikasi kawasan rawan yang membutuhkan intervensi infrastruktur pengendali banjir.
”Jangan sampai kita baru bergerak setelah dampaknya meluas. Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Dari laporan lapangan itu, kita juga bisa mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan penanganan segera, termasuk kebutuhan perbaikan infrastruktur pengendali banjir rob agar persoalan serupa tidak terus berulang,” tutupnya. (*)
