BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
kepolisian. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Bareskrim hingga Polda di berbagai daerah, untuk menindak tegas pihak-pihak yang memperjualbelikan akses pekerjaan.
Instruksi tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan bekerja tanpa harus berhadapan dengan pungutan liar maupun praktik percaloan.
"Saya perintahkan Kabareskrim dan Kapolda melakukan upaya penindakan terhadap calo yang meresahkan," tegas Suyudi dalam acara tersebut.
Kapolri menekankan bahwa pemberantasan calo tidak hanya menyasar pihak yang beroperasi di sekitar perusahaan, tetapi juga oknum di dalam perusahaan maupun lembaga pelatihan kerja yang diduga memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Ia meminta seluruh jajaran kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja. Praktik pungutan tidak resmi, intimidasi, hingga aksi premanisme yang menghambat masyarakat memperoleh pekerjaan harus ditangani secara serius.
Masyarakat juga diimbau tidak takut melaporkan apabila menemukan indikasi praktik percaloan atau menjadi korban pungutan dalam proses penerimaan karyawan. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian di nomor 120 sebagaimana disebutkan Kapolri.
"Jangan ragu-ragu, takut. Laporkan jika ada informasi terkait calo yang bermain-main di sekitar perusahaan atau di dalam perusahaan," ujarnya.
Di sisi lain, Suyudi menyoroti persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan pemerintah. Berdasarkan data Agustus 2026, jumlah pengangguran secara nasional tercatat sebanyak 7,38 juta orang, meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Kepolisian melalui program Poliran berupaya menjadi penghubung antara pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang tersedia.
Program tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan tugas kementerian maupun instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kerja sama lintas sektor agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi, pelatihan, dan kesempatan bekerja.
Ke depan, Poliran akan dikembangkan dengan pendekatan tematik sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Jawa Barat dipilih sebagai lokasi awal peluncuran program yang juga dirangkaikan dengan acara sertifikasi tenaga satuan pengamanan atau satpam.
Kapolri memiliki harapan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pelatihan dan kesempatan kerja yang tersedia untuk meningkatkan keterampilan serta daya saing di dunia kerja.
Selain itu, ia kembali mengingatkan para pencari kerja agar tidak mudah tergiur tawaran pihak tertentu yang menjanjikan penerimaan karyawan dengan meminta beragam uang. Kepolisian menggarisbawahi komitmennya untuk memberantas praktik percaloan agar akses terhadap pekerjaan menjadi lebih terbuka dan adil bagi masyarakat. (*)
