BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 kembali menemui jalan buntu.
Rapat paripurna DPRD yang dijadwalkan membahas pandangan umum fraksi-fraksi terpaksa dibatalkan karena jumlah anggota legislatif yang hadir tidak memenuhi ketentuan kuorum.
Dari total 25 anggota DPRD, hanya 14 orang yang mengikuti agenda penting tersebut, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB itu sempat mengalami dua kali penundaan, masing-masing selama 25 menit, untuk memberikan kesempatan kepada anggota dewan yang belum hadir.
Namun, hingga sekitar pukul 13.30 WIB, jumlah peserta tetap tidak memenuhi persyaratan kuorum sesuai tata tertib DPRD. Akibatnya, agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 tidak dapat dilanjutkan sebagaimana direncanakan.
Ironisnya, pembatalan rapat tersebut terjadi ketika jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menghadiri agenda paripurna. Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, Wakil Bupati Irawan Topani, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Mat Muhizar bersama Wakil Ketua II M. Amin Basri. Kondisi ini kembali menimbulkan sorotan terhadap kedisiplinan dan tanggung jawab anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pembahasan anggaran daerah.
Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat, Mat Muhizar, mengaku menyayangkan gagalnya pelaksanaan paripurna tersebut. Ia menjelaskan, saat rapat hendak dibuka, baru 11 anggota dewan yang berada di ruang sidang.
Setelah dilakukan dua kali skors, jumlah kehadiran bertambah menjadi 14 orang, tetapi masih belum mencukupi ketentuan kuorum.
"Paripurna ini tidak bisa kita laksanakan karena kehadiran teman-teman anggota dewan tidak memenuhi kuorum," ujar Mat Muhizar seusai rapat, dikutip Lampung1.
Meski demikian, Mat Muhizar tidak bersedia berspekulasi mengenai alasan ketidakhadiran beberapa anggota DPRD dari berbagai fraksi. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tanggung jawab internal masing-masing fraksi.
"Saya tidak memiliki hak untuk mengomentari urusan putusan politik di fraksi lain, karena itu bukan kapasitas saya," katanya.
Ia menginginkan seluruh anggota dewan dapat lebih mengutamakan kewajiban kelembagaan, terutama dalam agenda strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kegagalan berulang rapat paripurna RAPBD 2027 ini berpotensi menghambat tahapan pembahasan anggaran Kabupaten Pesisir Barat. Padahal, RAPBD menjadi dasar penentuan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik pada tahun mendatang.
Ketidakhadiran anggota legislatif dalam agenda tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai komitmen menjalankan fungsi penganggaran, tetapi juga menambah ketidakpastian terhadap kelanjutan pembahasan RAPBD 2027 yang seharusnya diselesaikan sesuai jadwal.
