BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
dari jabatan Wakil Presiden RI membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus segera mempersiapkan proses pengisian kursi wakil presiden.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut lembaganya memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menjelaskan, batas waktu tersebut mengacu pada ketentuan konstitusi mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Karena itu, MPR akan bergerak menyiapkan tahapan yang diperlukan agar proses pergantian dapat berlangsung sesuai aturan ketatanegaraan.
"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muzani, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.
Sebelum mendatangi Kompleks Parlemen, Gibran juga disebut telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran meminta agar pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah awal pemrosesan pengunduran diri Gibran.
Setelah itu, MPR berencana mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari persiapan proses ketatanegaraan untuk mengisi jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran.
Muzani mengharapkan seluruh tahapan pergantian wakil presiden dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai konstitusi.
Ia juga mengajak masyarakat mendukung proses tersebut agar menjadi contoh pelaksanaan demokrasi dan ketatanegaraan yang baik.
"Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," pungkasnya.
