BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Tim advokat terdakwa mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyebut auditor BPKP Provinsi Lampung Aldy Haekal Pinasti tidak memasukkan persetujuan Menteri ESDM tentang penerimaan dana participating interest (PI) 10 persen migas PT Lampung Energi Berjaya (LEB) ke dalam laporan hasil audit.
Padahal, menghilangkan satu fakta penting membuat hasil audit menjadi tidak akurat, menyesatkan, dan merugikan pihak-pihak tertentu.
"Auditor seharusnya menyajikan seluruh fakta secara utuh dan transparan," kata advokat Arinal, Ana Sofa Yuking, saat diwawancarai usai persidangan di kantor PN Tipikor Tanjungkarang, Rabu (11/11/2026) malam.
Selain itu Ana menyampaikan, pendapat hasil audit didasarkan pada 12 penyimpangan dari dokumen penyidik yang belum diuji kebenarannya di persidangan.
"12 penyimpangan tersebut ditutup dengan surat persetujuan Menteri ESDM, namun fakta tersebut ditutup-tutupi dalam laporan hasil audit," ujar dia.
"Auditor juga mengakui dalam persidangan tidak ada hubungan kausalitas sebab akibat antara kerugian negara dengan terdakwa, saya rasa itu sudah selesai," ucapnya.
Terkait kesaksian Noverisman Subing yang berdasarkan keterangan Heri Wardoyo seolah-olah ada aliran dana sebesar Rp700 juta dengan nominal, cara, tempat, waktu, dan penerima yang berubah-ubah.
Saat dikonfirmasi langsung, Noverisman dengan tegas mengungkapkan tidak pernah menerima uang satu rupiah pun.
Noverisman menjelaskan bahwa proses revisi Perda nomor 2 Tahun 2009 menjadi Perda nomor 1 Tahun 2023 dilakukan semata-mata untuk memenuhi permintaan Menteri ESDM sebagai syarat tangguh agar perjanjian pengalihan dapat terlaksana dan dana PI bisa cair.
"Proses ini bukan pembentukan perda baru, melainkan revisi untuk memasukkan ketentuan kewenangan sesuai PP No. 54 Tahun 2017 yang mengatur bahwa BUMD berwenang mendirikan anak usaha," jelas Ana.
Sementara advokat Arinal lainnya, Radhitya Yosodiningrat mengungkapkan bahwa auditor Aldy mengungkapkan bertanggung jawab secara pribadi namun berdalih bukan ahli hukum dan mengutip pendapat hukum dari pihak lain, yang menimbulkan keraguan atas kompetensinya.
"Dari 12 penyimpangan yang ada, tidak satupun yang mengarah pada pertanggungjawaban pihak Arinal," tegas dia.
Mengenai kerugian keuangan negara Rp268 miliar, Radhitya mengungkapkan uang tersebut masih ada, bahkan didepositokan dan menghasilkan laba.
"Kerugian negara harus bersifat actual loss (nyata dan pasti), yaitu berkurangnya uang negara yang ditempatkan tidak sesuai ketentuan. Kasus ini dinilai tidak memenuhi unsur kerugian negara karena uangnya masih utuh dan berbunga," tegas dia. (*)
