BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila), Kamis (12/11/2026).
Aksi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila tersebut merupakan bentuk protes terhadap penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen berinisial RF terhadap mahasiswi pascasarjana.
Massa aksi tiba di depan Gedung Rektorat sekitar pukul 11.13 WIB. Sebelum menuju lokasi, mahasiswa terlebih dahulu berkeliling ke beragam fakultas untuk mengajak mahasiswa lainnya bergabung. Mereka kemudian berjalan kaki menuju rektorat dari Gedung Serbaguna (GSG) Unila.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada pimpinan kampus. Salah satu tuntutan utama mereka adalah mendesak rektorat memberikan sanksi terberat kepada RF berupa pemecatan sebagai tenaga pendidik di lingkungan Unila.
Ketua BEM Unila, Bayu Aditya menyampaikan, pihaknya meminta agar kasus dugaan kekerasan seksual tersebut diselesaikan secara tuntas dan tidak berhenti pada pemeriksaan internal kampus.
"Jika hal ini tidak diselesaikan dan tidak ditindak tegas, maka kejadian seperti ini bisa terulang lagi. Karena itu, kasus ini harus tuntas," kata Bayu dalam aksi tersebut.
Ia memastikan, terdapat enam tuntutan yang disampaikan Aliansi Unila Melawan sebagai bentuk desakan agar kampus bertanggung jawab dalam menangani kasus tersebut.
Pertama, menuntut pihak rektorat memberikan sanksi terberat berupa pemecatan terhadap dosen terlapor sebagai akademisi.
Kedua, meminta pihak terlapor dihadirkan di hadapan seluruh mahasiswa untuk menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi.
Ketiga, mendesak Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) bersama rektorat menghadirkan seluruh pimpinan fakultas guna menjamin keselamatan para korban.
Keempat, menuntut agar penanganan kasus dugaan pelecehan seksual dilakukan secara adil, objektif, dan transparan.
Kelima, meminta Unila mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Satgas PPKPT dalam menangani kasus kekerasan seksual, sekaligus membuka transparansi terkait peralihan jabatan Ketua Satgas PPKPT.
Keenam, mendesak kampus mengawal seluruh kasus kekerasan seksual secara tegas serta memberikan rekomendasi penerapan sanksi pidana kepada pihak yang berwenang.
Desakan mahasiswa tersebut muncul setelah Tim Advokasi PPKPT Unila mengakui telah menemukan unsur-unsur dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam pemeriksaan terhadap korban maupun dosen terlapor.
Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin sebelumnya menyampaikan, hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai dasar untuk menentukan langkah administratif terhadap RF.
"Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan," kata Sukarmin, Senin (9/11/2026). (*)
