BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan dokumen tersebut.
Pencabutan itu dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan tersebut membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang sebelumnya diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Kabar pencabutan dokumen pendidikan Gibran tersebut turut dibenarkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (12/11/2026), Yusril memberikan jawaban singkat. "Ya," kata Yusril membenarkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut, dilansir CNN Indonesia.
Berdasarkan diktum pertama keputusan itu, Kemendikdasmen secara tegas mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas putusan MA yang sebelumnya mengabulkan gugatan terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
"Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019," demikian bunyi diktum pertama keputusan tersebut.
Tidak hanya mencabut, Kemendikdasmen juga mengemukakan dokumen penyetaraan pendidikan itu harus ditarik dari pihak yang menerima maupun pihak lain yang menguasainya. Ketentuan tersebut tercantum dalam diktum kedua yang menekankan surat dimaksud tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
"mengemukakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," bunyi ketentuan tersebut.
Pencabutan ini merupakan konsekuensi dari putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Sebelumnya, MA telah memublikasikan salinan lengkap putusan kasasi tersebut pada 10 November 2026. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Majelis hakim menilai terdapat persoalan dalam dasar penerbitan surat penyetaraan, terutama mengenai dokumen yang digunakan untuk membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan setara SMA.
Dengan pencabutan tersebut, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 tidak lagi dapat digunakan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Meski demikian, pembatalan surat penyetaraan pendidikan ini tidak dengan sendirinya menjadi keputusan mengenai status jabatan Gibran sebagai wakil presiden. (*)
