BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini mulai mengusut kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sebagian perwira tinggi kepolisian.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar. Langkah tersebut menjadi pengembangan dari penyidikan sebelumnya yang berfokus pada penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghilangan dokumen elektronik.
Perkembangan terbaru itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang dipimpin Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Di samping tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," ujar Suyudi.
Meski laporan polisi telah diterbitkan, Suyudi menggarisbawahi bahwa dugaan makar tersebut belum dapat dinyatakan terbukti. Penyidik masih harus mengumpulkan bukti untuk memastikan apakah terdapat perencanaan atau kesepakatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.
Menurutnya, penanganan dugaan makar dilakukan melalui proses penyelidikan tersendiri. Pasalnya, bukti-bukti dalam perkara penyadapan ilegal tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar.
"Oleh karena itu, temuan dalam tindak pidana penyadapan, illegal access, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," tegasnya.
Untuk mengungkap kemungkinan adanya motif politik maupun tujuan lain di balik aktivitas penyadapan tersebut, penyidik akan menelusuri lebih jauh asal perintah, pihak yang terlibat, hingga kepentingan yang melatarbelakangi aktivitas tersebut.
"Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui aktivitas tersebut serta pendalaman tugas dan aktivitas tersebut," jelas Suyudi.
Pengusutan ini juga menjadi langkah penting untuk memastikan apakah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum di bidang informasi elektronik atau memiliki keterkaitan dengan rencana tindakan yang mengancam pemerintahan.
Sementara itu, dalam perkara pokok penyadapan ilegal, penyidik telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Keempatnya berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghilangan dokumen elektronik. Adapun dugaan makar masih dalam tahap penyelidikan dan belum menjadi kesimpulan hukum terhadap para tersangka.
Polri menggarisbawahi pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa, termasuk memastikan ada atau tidaknya unsur permufakatan jahat yang berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintah. (*)
