BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahapan yang diduga digunakan dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rangkaian tindakan tersebut disebut bermula dari perintah beberapa petinggi Polri hingga berujung pada penghapusan data hasil penyadapan.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan penyadapan yang dilakukan melalui mekanisme di luar prosedur hukum. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri, sebelum ditindaklanjuti Direktorat Tindak Pidana Siber.
"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas 5 tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data," kata Suyudi.
Tahap pertama, perintah penyadapan. Berdasarkan temuan penyidik, instruksi awal diduga berasal dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah tersebut kemudian disampaikan melalui Irjen Slamet Uliandi sebelum diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
"Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EA dan AS," ungkapnya.
Menurut Suyudi, instruksi penyadapan diduga disampaikan melalui komunikasi lisan maupun grup WhatsApp. Pelaksanaannya tidak disertai dokumen resmi berupa surat permohonan penyidik ataupun laporan polisi yang menjadi dasar tindakan penyadapan.
Tahap kedua, memasukkan nomor target ke sistem. Pada proses yang disebut provisioning ini, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Namun, proses tersebut disinyalir berlangsung tanpa pemeriksaan dan penyaringan untuk memastikan bahwa nomor yang menjadi sasaran benar-benar berkaitan dengan perkara hukum yang sedang ditangani.
Tahap ketiga, pelaksanaan penyadapan. Setelah nomor target terdaftar, proses penyadapan diduga dijalankan menggunakan sistem PLX. Melalui sistem tersebut, petugas dapat mendengarkan komunikasi yang disadap, mengekspor rekamannya, serta mengubah isi percakapan menjadi transkrip tertulis.
Tahap keempat, penyampaian hasil penyadapan. Informasi yang diperoleh dari proses tersebut diduga tidak berhenti pada petugas pelaksana, melainkan disampaikan secara berjenjang kepada beberapa pejabat hingga mencapai pihak yang diduga memberikan perintah awal.
"Pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabag Pon SU hingga Jenderal LSP," jelas Suyudi. (*)
