BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sebagian jenderal Polri mulai terungkap setelah muncul perintah pembubaran grup WhatsApp (WA) dan penghapusan rekaman hasil penyadapan. Instruksi tersebut memicu kecurigaan hingga akhirnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Fakta itu diungkapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat memberikan penjelasan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Suyudi menjelaskan, dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Salah satu pihak yang diduga terlibat adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring.
Menurut Kapolri, Ahrie diduga memberikan instruksi penyadapan secara lisan tanpa didukung dokumen resmi berupa surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sebagian nomor telepon diduga menjadi sasaran pemantauan tanpa dasar kepentingan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
"AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik," kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Persoalan mulai mencuat pada Oktober 2026 ketika Ahrie diduga mengeluarkan perintah untuk membubarkan grup WhatsApp yang selama ini digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyampaian instruksi penyadapan.
Tak hanya itu, terdapat pula instruksi penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan FriendLinks-X atau PLX.
"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX," ungkapnya.
Langkah tersebut justru menjadi titik awal terungkapnya dugaan pelanggaran hukum. Pihak pelapor mencurigai adanya upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya dilakukan.
Kecurigaan itu kemudian berujung pada laporan resmi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Penanganan perkara selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," jelas Suyudi.
Kapolri menambahkan keterangan, identitas pelapor dirahasiakan untuk kepentingan penanganan perkara. Dugaan tindak pidana tersebut disebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan, meliputi penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data digital.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka pertama diumumkan pada 3 November 2026, sedangkan Slamet Uliandi menyusul dalam pengembangan perkara.
Dugaan penyadapan tersebut juga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. sebagian pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga pengusaha disebut turut menjadi sasaran pemantauan tanpa prosedur hukum yang sah.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius Komisi III DPR RI. Selain mendalami mekanisme penyadapan, DPR meminta kepolisian mengungkap pihak yang memberikan perintah, tujuan penyadapan, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. (*)
