BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., menekankan komitmennya untuk menjalankan dan menyukseskan delapan program prioritas Quick Wins Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di wilayah Provinsi Lampung.

Penegasan tersebut disampaikan Yustan saat menggelar silaturahmi bersama para pemimpin redaksi (pemred), pemilik media, dan pimpinan organisasi pers se-Provinsi Lampung di Siger Lounge, Markas Polda Lampung, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Yustan menekankan bahwa seluruh jajaran Polda Lampung, mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek, harus bekerja secara terukur dan berorientasi pada hasil nyata dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Saat ini fokusnya adalah delapan program Quick Wins Bapak Kapolri. Kami ingin melindungi seluruh kepentingan masyarakat yang ada di Lampung ini," tegas Yustan.

Menurutnya, delapan program Quick Wins tersebut menjadi pedoman sekaligus prioritas kerja Polda Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, memperkuat penegakan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia menekankan bahwa keberhasilan program kepolisian tidak cukup hanya diukur dari banyaknya acara yang diselenggarakan, tetapi juga harus memberikan manfaat dan dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Delapan Program Quick Wins Jadi Fokus Polda Lampung

Dalam arahannya, Kapolda menjelaskan bahwa delapan program Quick Wins Polri yang menjadi prioritas pelaksanaan tugas kepolisian mencakup beberapa bidang strategis.

Pertama, menciptakan ruang publik yang aman. Program ini diselenggarakan melalui peningkatan patroli, pencegahan kejahatan jalanan, serta penguatan kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat.

Kedua, pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika. Upaya ini dilakukan melalui pengungkapan jaringan, penindakan terhadap pelaku, serta penanganan kawasan yang menjadi lokasi rawan peredaran narkoba.

Ketiga, pemberantasan perjudian daring dan penipuan digital. Kepolisian memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai bentuk perjudian online dan kejahatan siber yang merugikan masyarakat.

Keempat, optimalisasi layanan Call Center Polri 110. Program ini bertujuan mempercepat respons kepolisian terhadap laporan masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan gangguan keamanan.

Kelima, peningkatan kualitas pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pelayanan kepolisian diharapkan semakin mudah diakses, cepat, transparan, humanis, serta ramah terhadap korban dan masyarakat pencari keadilan.

Keenam, penguatan transparansi penanganan perkara. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan laporan dan proses hukum yang sedang berjalan.

Ketujuh, pembenahan internal institusi Polri. Program ini mencakup penguatan integritas, pengawasan personel, peningkatan disiplin, serta penegakan aturan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Kedelapan, penguatan peran Polres dan Polsek. Sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian, jajaran kewilayahan dituntut meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru, dengan mengedepankan penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation.

Yustan menekankan bahwa seluruh program tersebut harus diselenggarakan secara konsisten dan tidak berhenti sebatas acara seremonial.

Pemberantasan Narkoba Jadi Prioritas Utama

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Lampung juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dinilainya masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Lampung.

Menurut Yustan, kondisi peredaran narkoba di Lampung membutuhkan penanganan yang lebih intensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Karena itu, ia telah menginstruksikan seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Lampung untuk meningkatkan upaya pemberantasan narkoba, baik melalui langkah pencegahan maupun penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika.

Penanganan narkoba, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku, tetapi juga upaya melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Kapolda menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, dalam memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba sekaligus mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan aktivitas peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Konflik Agraria di Lampung

Selain pemberantasan narkoba, Yustan juga menyoroti persoalan konflik agraria yang masih terjadi di beberapa wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil pemetaan Polda Lampung bersama Gugus Tugas Reforma Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), teridentifikasi sedikitnya 47 titik konflik agraria yang memerlukan perhatian dan penanganan.

Sebagian konflik tersebut berkaitan dengan sengketa penguasaan dan pemanfaatan lahan antara masyarakat dan perusahaan.

Kapolda menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku, dialog, serta pendekatan yang berkeadilan.

"Persoalan agraria harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku tanpa ada tindakan memaksakan kehendak dari pihak mana pun," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa persoalan pertanahan memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi apabila tidak ditangani secara tepat.

Karena itu, kepolisian harus menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan tidak berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu.

Penanganan konflik agraria juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi pertanahan, perusahaan, serta masyarakat yang terlibat dalam sengketa.

Kapolda Tegaskan Tidak Alergi Kritik Media

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Lampung menekankan komitmennya untuk membangun hubungan yang terbuka dan konstruktif dengan insan pers.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin redaksi, pemilik media, dan pimpinan organisasi pers yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, kehadiran insan pers merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan membangun kemitraan dalam menjaga keamanan serta mendukung infrastruktur dan pengembangan daerah.

"Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan wujud komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan memperkuat kemitraan," ujar Yustan.

Kapolda menilai media massa memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi, terutama di tengah perkembangan teknologi digital dan semakin terbukanya akses informasi.

Pers, menurutnya, tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjalankan kontrol sosial, memberikan edukasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan institusi negara.

"Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, memberikan edukasi kepada masyarakat, membentuk opini publik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat," ucapnya.

Yustan juga menekankan bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan media, termasuk kritik terhadap kinerja kepolisian.

Sebaliknya, kritik yang objektif dan konstruktif diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan profesionalisme anggota Polri.

"Bagi kami, kritik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas kepolisian agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Ia bahkan mempersilakan insan pers menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepolisian, termasuk mengungkap apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada anggota yang melanggar. Silakan media koreksi dan awasi," tegas Yustan.

Instruksikan Pejabat Polda Terbuka kepada Wartawan

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, Yustan menginstruksikan seluruh pejabat utama (PJU) Polda Lampung dan jajaran kepolisian agar tidak menutup diri terhadap insan pers.

Ia meminta seluruh jajaran membangun komunikasi yang baik dengan wartawan serta memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jadikan rekan-rekan media sebagai mitra strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," katanya.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya profesionalisme media dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

Menurutnya, penyebaran berita bohong atau hoaks, disinformasi, serta informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu situasi kamtibmas.

Karena itu, ia menginginkan insan pers tetap mengedepankan prinsip verifikasi, akurasi, keberimbangan, independensi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Jamin Kemerdekaan Pers dan Kesetaraan di Hadapan Hukum

Yustan turut menekankan komitmennya untuk menghormati kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.

Ia mengungkapkan bahwa setiap warga negara, termasuk insan pers, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law.

Menurutnya, hubungan antara kepolisian dan media harus dibangun atas dasar saling menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum, sementara pers menjalankan fungsi jurnalistik secara independen untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

Sinergi kedua institusi tersebut diharapkan mampu memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Perkuat Sinergi Polda Lampung dan Insan Pers

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan tersebut menjadi ruang dialog antara pimpinan Polda Lampung dan para pemimpin media di Provinsi Lampung.

Turut mendampingi Kapolda Lampung, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Lampung Kombes Pol. Jukiman Situmorang, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol. Hery Rusyaman, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari Yuyun, bersama beberapa pejabat utama Polda Lampung lainnya.

Hadir para pemimpin redaksi, pemilik media, dan pimpinan organisasi pers dari berbagai perusahaan pers di Lampung.

Melalui pertemuan tersebut, Kapolda menginginkan hubungan antara kepolisian dan insan pers semakin solid, terutama dalam mendukung pelaksanaan delapan program Quick Wins Kapolri serta menjaga situasi kamtibmas di Bumi Ruwa Jurai.

Yustan menekankan bahwa komitmen Polda Lampung dalam menjalankan program prioritas Polri pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran polisi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.