BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengungkap keterlibatan beberapa petinggi Polri. Empat tersangka disebut memiliki tugas berbeda, mulai dari menentukan target, memberikan persetujuan, menjalankan operasi penyadapan, hingga menghapus jejak komunikasi.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan pembagian peran tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diduga menjadi pemberi instruksi sekaligus penerima akhir informasi hasil penyadapan.
"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," ujar Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan, Listyo Sigit yang menjabat Kapolri saat peristiwa berlangsung diduga menjadi pihak yang menentukan sasaran operasi penyadapan. Instruksi tersebut disampaikan secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri.
Selain menentukan target, Listyo juga disebut sebagai end user atau pihak yang menerima informasi akhir dari agenda penyadapan. Penyidik menduga perannya berkaitan dengan tindakan menggerakkan pihak lain untuk melaksanakan penyadapan tanpa prosedur yang sah.
Sementara itu, tersangka kedua, Irjen Slamet Uliandi (SU), diduga berperan memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan. Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri tersebut juga menjadi penghubung dalam penyampaian hasil operasi kepada Listyo.
Slamet yang menjabat Kadiv TIK sejak 2021 hingga Oktober 2026 disebut memiliki kedudukan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Melalui posisi tersebut, ia diduga menerima laporan harian serta hasil analisis penyadapan dari Kabagmon untuk selanjutnya diteruskan kepada Listyo.
Adapun tersangka ketiga, Irjen Eko Hadi Santoso (EH), diduga terlibat dalam proses pemberian persetujuan penyadapan tanpa kelengkapan administrasi yang diwajibkan.
Eko yang menjabat Pelaksana Tugas Kabagmon sejak 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 disebut menerima instruksi dari Slamet Uliandi. Perintah tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit dan kemudian ditindaklanjuti melalui persetujuan yang disampaikan menggunakan WhatsApp.
Persetujuan itu menjadi perhatian penyidik karena diduga diberikan tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik sebagaimana prosedur pelaksanaan penyadapan.
Peran tersangka keempat, Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), dinilai cukup krusial karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan operasi di lapangan.
Ahrie yang menjabat Plt Kabagmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima instruksi dari Listyo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan resmi dari penyidik.
Ia juga diduga menyampaikan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan agenda pengawasan atau surveillance terhadap target tertentu.
Tidak hanya menjalankan perintah penyadapan, Ahrie disebut memiliki peran dalam upaya menghilangkan jejak agenda tersebut.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," ungkap Suyudi.
Perintah penghapusan rekaman suara, catatan aktivitas, dan pembubaran grup komunikasi tersebut menjadi salah satu bagian penting yang didalami penyidik untuk mengungkap keseluruhan rangkaian dugaan penyadapan ilegal.
Dengan terungkapnya pembagian peran keempat tersangka, penyidikan kini memperlihatkan dugaan adanya rantai instruksi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi Polri, mulai dari pemberi perintah hingga pelaksana teknis.
Meski demikian, seluruh keterlibatan yang dipaparkan Kapolri tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan hasil penyidikan. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana para tersangka nantinya menjadi kewenangan pengadilan. (*)
