BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Wapres) RI memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikannya. Jika pengunduran diri tersebut resmi dan menyebabkan kekosongan jabatan, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mekanisme pergantian wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam ketentuan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Artinya, pergantian Gibran tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat. Presiden terlebih dahulu mengusulkan dua calon, kemudian anggota MPR menentukan satu nama untuk menduduki kursi wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan.
Kabar pengunduran diri Gibran sebelumnya dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Pokoknya benar," ujar Budi Arie, Rabu (11/11/2026) dikutip dari Detik.com.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk melepaskan jabatannya ketika bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menuturkan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Meski demikian, penyampaian niat maupun kabar penyerahan surat pengunduran diri belum dengan sendirinya memastikan jabatan wakil presiden telah kosong. Proses pergantian baru dapat berjalan setelah pengunduran diri tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.
Prabowo Harus Ajukan Dua Calon Wapres
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui apabila jabatan wakil presiden kosong.
Tahap awal dimulai dengan proses resmi pengunduran diri dan penetapan kekosongan jabatan. Setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lama 60 hari.
Presiden Prabowo kemudian wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR, lengkap dengan dokumen persyaratan pencalonan. Pengajuan tersebut dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Selanjutnya, kedua calon harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pemilihan di hadapan sidang paripurna MPR.
Anggota MPR kemudian memberikan suara untuk menentukan satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Namun, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara sama, pemilihan harus diulang satu kali. Jika hasil pemungutan suara ulang tetap berimbang, Presiden berwenang menentukan salah satu calon sebagai wakil presiden.
Setelah proses pemilihan selesai, MPR melantik wakil presiden terpilih melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
MPR Akan Meminta Dua Nama Pengganti
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya turut menjelaskan mekanisme pergantian wakil presiden apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
Menurut Yusril, pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis dan diproses melalui MPR. Setelah kekosongan jabatan dinyatakan secara resmi, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua calon pengganti.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa proses pemilihan pengganti harus mengikuti batas waktu yang ditetapkan konstitusi. Dengan demikian, kekosongan jabatan wakil presiden tidak boleh berlangsung tanpa kepastian penyelesaian.
Pergantian melalui mekanisme pengunduran diri tersebut berbeda dengan proses pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Kini, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar diproses hingga menimbulkan kekosongan jabatan, perhatian akan tertuju pada dua nama yang diajukan Presiden Prabowo serta keputusan politik MPR dalam menentukan sosok pendamping presiden untuk sisa masa jabatan pemerintahan.
