BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Pemprov Lampung terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui Program Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) 2026.
BSMS 2026 ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak.
Sekaligus mendukung agenda nasional melalui Program Strategis Nasional 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto
Tahun ini, Jajaran Pemprov Lampung telah menyalurkan bantuan stimulan BSMS kepada 107 penerima bantuan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung.
Pelaksanaan program tersebut turut dipantau langsung oleh Wakil Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung, dr. Jihan Nurlela, MM., dalam agenda monitoring BSMS di Kelurahan Way Laga, Jumat,13 November 2206.
Dalam kesempatan tersebut, Jihan menyampaikan bahwa pelaksanaan BSMS merupakan wujud konkret kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Utamanya dalam meningkatkan akses terhadap rumah yang memenuhi aspek keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, dan kelayakan hunian.
"Kita semua telah menyaksikan bahwa bantuan ini telah dimanfaatkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan teknis perbaikan rumah, terutama pada komponen bangunan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kelayakan hunian, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas rumah yang nyata dan berkelanjutan," ujar Jihan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa substansi program BSMS tidak semata-mata terletak pada pemberian bantuan pembiayaan, tetapi juga pada proses pemberdayaan yang mendorong masyarakat menjadi pelaku aktif pembangunan daerah.
"Perlu kita pahami bahwa BSMS bukan sekadar bantuan pembiayaan, melainkan juga instrumen pemberdayaan masyarakat melalui prinsip swadaya, gotong royong, dan partisipasi aktif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga subjek pembangunan daerah yang terlibat langsung dalam meningkatkan kualitas huniannya," jelasnya.
Menurut dia, pendekatan tersebut memiliki nilai strategis karena dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan kualitas rumah yang telah diperbaiki.
Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak hanya menghasilkan keluaran berupa bangunan yang lebih layak, tetapi juga mendorong tumbuhnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan huniannya.
Dari perspektif pembangunan daerah ekonomi daerah, pelaksanaan BSMS juga diharapkan mampu menghasilkan dampak berganda (multiplier effect).
Pemanfaatan material bangunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta penggunaan penyedia barang dan jasa di sekitar lokasi agenda menjadi bagian dari mekanisme perputaran ekonomi yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dengan demikian, indikator keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan jumlah rumah yang mendapatkan penanganan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hunian, efektivitas pemanfaatan bantuan, partisipasi masyarakat, serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi lokal.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Ir. Thomas Edwin Ali, S.T., S.E., M.M., menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan terus mendorong pembangunan daerah perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik bantuan stimulan dalam Program BSMS menempatkan keswadayaan sebagai elemen penting dalam proses peningkatan kualitas rumah.
Pemerintah hadir memberikan dorongan awal, sementara masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki melalui semangat gotong royong.
"BSMS bersifat stimulan. Kita menggali dan mengajak keswadayaan serta gotong royong dari masyarakat penerima manfaat untuk menjadikan rumah tumbuh menjadi rumah layak huni. Semoga program ini memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ungkapnya.
Melalui program BSMS 2026, Jajaran Pemprov Lampung menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah perumahan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik tempat tinggal, tetapi juga merupakan investasi sosial dan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan mengintegrasikan dukungan pemerintah, keswadayaan masyarakat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, BSMS diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan daerah perumahan nasional.
Sekaligus mempercepat terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Lampung. (*)
