BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
acara Operasi Patuh Krakatau 2026 telah berakhir. Berlangsung selama 14 hari, 26 Oktober - 8 November, sebanyak 40.165 pelanggar lalu lintas mendapat penindakan dan teguran oleh Polda Lampung serta polres jajaran.
Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Pol. M. Reza Chairul Akbar Sidiq menyebutkan, jumlah penindakan dan teguran tersebut turun 33 persen dibandingkan pada Operasi Patuh Krakatau tahun 2025 yang sebanyak 60.329 pelanggar.
Secara rinci, penindakan menggunakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sebanyak 390 kasus, naik 16 persen atau 54 berkas dari tahun 2025 yang berjumlah 336 kasus.
Kemudian, penindakan pelanggaran non-ETLE turun 99 persen, tahun 2026 hanya 77 kasus, sedangkan tahun 2025 sebanyak 5.825 kasus. Serta teguran turun 27 persen yaitu hanya melakukan peneguran sebanyak 39.698 kali.
"Angka fatalitas korban laka lantas khususnya yang meninggal dunia turun 73 persen, kerugian material turun 61 persen, pemanfaatan ETLE naik menjadi 16 persen," jelas Reza, Senin (9/11/2026).
Namun Reza mengaku jumlah kasus kecelakaan lalu lintas meningkat 181 persen, dengan korban luka berat naik 150 persen, dan luka ringan naik 106 persen.
"Menjadi tantangan bersama karena meskipun kualitas (fatalitas korban meninggal dunia) menurun, secara kuantitas/jumlah kecelakaan lalu lintas justru meningkat," ucap dia.
Menurutnya, tindak lanjut strategi ke depan dari pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 ini yaitu mengoptimalisasi patroli dan penjagaan dengan meningkatkan patroli, penjagaan, serta pengaturan di lokasi dan jam-jam rawan.
Prioritas keselamatan pengendara. Memfokuskan keselamatan pengendara, terutama kendaraan roda dua sebab pelaku, korban, maupun kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas didominasi oleh sepeda motor.
Peningkatan acara preventif. Menggalakkan edukasi, sosialisasi, sambang, serta penyuluhan, khususnya kepada masyarakat di usia produktif seperti pelajar dan mahasiswa mengingat masih banyaknya pelanggar dan korban di usia tersebut.
Penguatan penegakan hukum berbasis ETLE dengan terus mengoptimalkan penegakan hukum melalui sistem elektronik.
"Jumlah penindakan dan teguran ini menggambarkan pergeseran pola penegakan hukum yang lebih mengedepankan edukasi serta langkah preemtif dan preventif. Meskipun acara penindakan berkurang, bukan berarti pelanggaran lalulintas sudah tidak ada, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran," ungkapnya. (*)
